TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PASAL TINDAKAN MAKAR DAN PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis implikasi dan potensi ancaman Pasal Tindakan Makar dan Pasal Penghinaan Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) terhadap jaminan kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers adalah pilar esensial demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan konstitusi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana rumusan delik-delik tersebut berpotensi menimbulkan chilling effect atau efek gentar yang dapat menghambat fungsi kontrol sosial pers. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen akademik, dan perbandingan hukum dianalisis untuk menguraikan konflik norma antara jaminan hak berekspresi dan upaya perlindungan martabat jabatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru menyertakan mekanisme pengaduan absolut, rumusan delik-delik tersebut tetap membawa risiko ketidakpastian hukum dan kriminalisasi kritik pers, sehingga mengancam iklim kebebasan berpendapat yang telah mapan.