ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN ILEGAL OLEH KAPAL ASING DI LAUT NATUNA UTARA

Abstract

Laut Natuna Utara merupakan wilayah perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya perikanan, namun sekaligus menjadi sasaran utama praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing. Kejahatan lintas negara ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia, tetapi juga mengancam kedaulatan negara dan kelestarian ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Dari segi substansi hukum, meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai seperti Undang-Undang Perikanan, implementasinya belum optimal. Dari segi struktur hukum, masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan TNI Angkatan Laut. Selain itu, faktor geografis berupa luasnya wilayah perairan dan keterbatasan sarana prasarana patroli menjadi kendala operasional yang signifikan. Diperlukan penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan sarana pengawasan, dan diplomasi maritim yang tegas untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.