ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCATAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Abstract

Kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menyisakan persoalan kerusakan lingkungan yang serius meskipun telah diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosio-legal, analisis difokuskan pada lima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan tidak efektif. Meskipun substansi hukum nasional relatif kuat, terjadi pelemahan pada level implementasi akibat sentralisasi kewenangan yang menciptakan kekosongan pengawasan di daerah. Struktur penegak hukum, khususnya dinas lingkungan hidup, terbukti lemah, reaktif, dan kekurangan sumber daya. Sebaliknya, faktor masyarakat menunjukkan kekuatan signifikan melalui peran aktif organisasi non-pemerintah sebagai pengawas dan pelapor utama. Namun, budaya hukum yang didominasi oleh impunitas korporasi mengalahkan tuntutan keadilan lingkungan dari masyarakat. Kesimpulannya, inefektivitas penegakan hukum disebabkan oleh disfungsi institusional, keterbatasan kapasitas pengawasan daerah, dan budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran, sehingga diperlukan reformasi mekanisme pengawasan yang terintegrasi dan penerapan sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan efek jera.